Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) memutuskan untuk menghentikan operasi angkutan barang mulai 20 Maret 2025, lebih awal dari larangan resmi dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Lebaran 2025. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama dari Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), yang menilai hal ini dapat mengganggu rantai pasok nasional, khususnya distribusi bahan pangan dan barang kebutuhan pokok menjelang Lebaran.
Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, menyatakan bahwa pembatasan operasional truk yang semakin panjang setiap tahun menjadi tantangan besar bagi industri logistik. Tahun ini, pembatasan mencapai 16 hari, ditambah 4 hari dari pengusaha truk, sehingga distribusi barang terhenti selama 20 hari. Mahendra menegaskan bahwa kebijakan pemerintah lebih fokus pada kelancaran arus mudik penumpang, tanpa mempertimbangkan kebutuhan distribusi barang. Padahal, masyarakat yang mudik juga membutuhkan pasokan pangan dan barang konsumsi. Jika distribusi terganggu, harga barang di daerah bisa melonjak dan membebani masyarakat.
Penghentian operasi truk juga berdampak langsung pada industri barang konsumsi cepat saji (FMCG) yang sedang memuncak produksinya menjelang Lebaran. Produsen telah mempercepat produksi sejak awal tahun, namun distribusi mereka terhambat. Selain itu, perusahaan logistik menghadapi tekanan keuangan karena tidak bisa beroperasi selama 16 hari, sementara pengeluaran meningkat dua kali lipat untuk membayar THR dan gaji karyawan.
Para sopir truk juga menjadi korban, terutama yang berasal dari luar Jakarta dan bergantung pada pendapatan harian. Mereka harus bertahan tanpa pemasukan selama hampir tiga minggu jika tidak bisa kembali ke kota sebelum 20 Maret.
ALI mengusulkan beberapa solusi alternatif, seperti pemanfaatan jalur laut dengan kapal roll-on/roll-off (RoRo) untuk mengalihkan angkutan logistik tanpa mengganggu jalur darat. Selain itu, rekayasa lalu lintas yang lebih fleksibel, seperti membagi waktu jalur mudik untuk penumpang dan angkutan barang, juga bisa menjadi solusi. Mahendra menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, pengusaha logistik, dan otoritas transportasi untuk mengatasi masalah ini tanpa menghentikan distribusi selama 16 hari.
Dengan solusi yang tepat, distribusi barang bisa tetap berjalan lancar tanpa mengganggu arus mudik Lebaran
Dikutip dari Kontan 19/03/2025